Satu Ruang News

Dedi Kurniawan Kritik Kepemimpinan Wali Kota Bandung: Lingkungan dan Kesejahteraan Belum Terjawab

 


SATURUANGNEWS, BANDUNG – Kepemimpinan Wali Kota Bandung kembali mendapat sorotan. Kali ini, kritik datang dari Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat, Dedi Kurniawan, yang menilai pengelolaan lingkungan, penataan kota, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat belum menunjukkan perubahan signifikan.
‎
‎Dedi menilai, harapan masyarakat terhadap Bandung yang lebih baik masih jauh dari kenyataan. Sejumlah persoalan perkotaan dinilai terus berulang tanpa penyelesaian yang menyentuh akar masalah.
‎
‎Salah satu yang menjadi sorotan adalah penertiban pedagang kaki lima (PKL). Menurutnya, kebijakan penertiban terkesan lebih mengutamakan pemindahan atau pembongkaran, sementara kepastian nasib dan solusi ekonomi bagi para pedagang belum terlihat jelas.
‎
‎"Penertiban PKL nyaris tanpa solusi. Kita tidak tahu bagaimana nasib mereka selanjutnya," ungkap Dedi.
‎
‎Tak hanya itu, persoalan kemacetan masih menghantui berbagai ruas jalan. Sementara itu, meningkatnya kekhawatiran terhadap kejahatan serta maraknya pengamen dan pengemis, baik di pusat kota maupun kawasan pinggiran, menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
‎
‎Dari perspektif lingkungan, Dedi juga mempertanyakan efektivitas berbagai program Pemerintah Kota Bandung.
‎
‎Ia menilai persoalan sampah masih berkutat pada pola pengangkutan dan pemilahan, tanpa perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan yang mampu mengurangi timbulan sampah.
‎
‎Program Gaslah bahkan menjadi salah satu sasaran kritik. Dedi mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran program tersebut dan menduga terdapat kecenderungan menjadikannya sebagai instrumen pencitraan politik menuju periode kepemimpinan berikutnya.
‎
‎"Program Gaslah hanya menghamburkan anggaran dan terindikasi menjadi bagian dari skema politik pencitraan. Ini harus dibuktikan melalui evaluasi yang transparan," tegasnya.
‎
‎Kritik serupa diarahkan terhadap program Prakarsa. Menurut Dedi, program tersebut dinilai belum menghadirkan inovasi berarti karena dianggap masih mengadopsi pola pemerintahan sebelumnya, tanpa terobosan baru dalam mendorong partisipasi masyarakat dan budaya gotong royong.
‎
‎Persoalan lain yang turut disoroti adalah berlarut-larutnya konflik pengelolaan Bandung Zoo serta dugaan perubahan fungsi sejumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) menjadi bangunan komersial.
‎
‎Bagi Dedi, persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya ketegasan kepala daerah dalam mengambil keputusan, sekaligus memastikan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja sesuai tanggung jawabnya.
‎
‎Ia menilai, kepemimpinan tidak cukup hanya mengandalkan popularitas dan komunikasi di ruang publik.
‎
‎Konsistensi pernyataan, kemampuan membaca persoalan, serta keberanian mengendalikan kinerja kepala dinas menjadi ukuran penting keberhasilan seorang kepala daerah.
‎
‎Dalam pandangannya, gaya kepemimpinan yang terlalu bertumpu pada figur atau terkesan one man show tidak akan cukup untuk membawa Bandung keluar dari berbagai persoalan perkotaan.
‎
‎"Ibarat penyiar radio yang hanya menghibur pendengar dengan lagu-lagu yang sudah diskenariokan, gaya seperti itu tidak otomatis menjadikan Bandung semakin baik. Kota ini membutuhkan kepemimpinan yang mampu bekerja, bukan sekadar tampil," ujarnya.
‎
‎Meski demikian, Dedi menegaskan kritik tersebut disampaikan atas dasar kecintaan terhadap Kota Bandung. Ia berharap Bandung dapat menjadi kota yang aman, damai, nyaman, tertib, indah, dan hijau.
‎
‎Karena itu, ia meminta Wali Kota Bandung lebih tegas dalam mengambil kebijakan, membangun pola kerja yang terukur dan terstruktur, serta memperhitungkan dampak sosial maupun lingkungan dari setiap keputusan pemerintah.
‎
‎Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi dari seberapa besar perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
‎
‎"Sebagai warga yang mencintai Kota Bandung, saya berharap wali kota mampu menunjukkan ketegasan, kerja yang terukur, dan solusi konkret. Jangan sampai kebijakan hanya terlihat bagus di atas kertas, tetapi persoalan masyarakat tetap tidak terselesaikan," pungkas Dedi.

0 Komentar

Type and hit Enter to search

Close