Satu Ruang News, Kediri - Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), sejumlah kiai sepuh menggelar pertemuan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Rabu (26/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang penting bagi para ulama untuk menyampaikan pandangan sekaligus menjaga agar proses Muktamar NU berlangsung demokratis, bermartabat, dan tetap berpijak pada kemandirian organisasi.
Sejumlah tokoh hadir dalam forum tersebut, di antaranya KH Ma'ruf Amin, KH Anwar Manshur, KH Abdullah Kafabihi Mahrus, KH 'Athoillah Sholahuddin Anwar, KH Mu'adz Thohir, KH Abdullah Ubab Maimoen, serta KH Muhibbul Aman Aly.
Salah satu poin yang mendapat perhatian adalah imbauan kepada pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, agar memastikan tidak ada menteri maupun pejabat negara yang melakukan intervensi terhadap proses pemilihan dalam Muktamar.
KH Muhibbul Aman Aly menegaskan, para kiai menaruh kepercayaan kepada Presiden untuk menjaga posisi pemerintah tetap independen terhadap dinamika internal NU.
“Kami menaruh kepercayaan kepada Bapak Presiden untuk menjaga agar pemerintah tetap berdiri pada posisi kemandirian Nahdlatul Ulama.”
Menurutnya, apabila terdapat pejabat pemerintah yang melakukan tindakan yang dapat dinilai sebagai intervensi terhadap proses Muktamar, Presiden diharapkan mengambil langkah tegas.
“Kami siap menghadap Bapak Presiden untuk menyampaikan secara langsung informasi dan hal-hal yang menjadi keprihatinan kami demi menjaga kehormatan pemerintah, kemandirian Nahdlatul Ulama dan kedaulatan NU,” imbuh KH Muhibbul Aman Aly.
Penggalangan Dukungan Calon AHWA Jadi Sorotan
Selain persoalan intervensi pemerintah, forum para kiai sepuh juga menyoroti pentingnya menjaga kebebasan muktamirin dalam menentukan pilihan, termasuk dalam proses yang berkaitan dengan calon Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Kiai Muhib menegaskan bahwa pihak eksternal yang memiliki kekuatan politik juga tidak semestinya memberikan tekanan ataupun intimidasi kepada peserta Muktamar.
“Hindari segala bentuk tekanan yang dapat dipersepsikan sebagai tekanan pengondisian atau intervensi terhadap proses dan keputusan Muktamar,” tegasnya saat membacakan hasil pertemuan.
Pesan tersebut menegaskan bahwa pilihan peserta Muktamar harus lahir dari kesadaran, pertimbangan, serta mekanisme organisasi—bukan karena tekanan dari pihak manapun.
Ma'ruf Amin: Beri Ruang Muktamirin Menentukan Pilihan
Mustasyar PBNU KH Ma'ruf Amin sebelumnya juga menyampaikan pesan agar pemerintah memberikan keleluasaan kepada peserta Muktamar NU untuk menentukan pilihan secara berdaulat.
“Saya yakin Presiden juga bersikap seperti itu dan juga jangan sampai ada pihak-pihak di bawahnya yang tidak melaksanakannya,” ujar Kiai Ma'ruf.
Ia juga mengingatkan jajaran panitia agar memastikan seluruh rangkaian Muktamar berlangsung kondusif, demokratis, dan jujur.
“Kepada para pelaksana, para panitia supaya menjaga supaya Muktamar ini berjalan dengan kondusif. Jangan terjadi apa-apa dan supaya berjalan secara demokratis dan jujur sesuai dengan akhlak NU,” tuturnya.
Pertemuan di Lirboyo pun memperlihatkan satu pesan kuat: Muktamar bukan sekadar momentum memilih kepemimpinan, tetapi juga ujian bagi kemandirian, kedewasaan demokrasi, dan marwah Nahdlatul Ulama.
Di tengah dinamika menjelang forum tertinggi organisasi, para kiai sepuh menyerukan agar seluruh pihak menahan diri, menghormati kedaulatan muktamirin, serta menjauhkan Muktamar dari segala bentuk tekanan dan kepentingan eksternal.
Bagi NU, suara dalam Muktamar bukan sekadar pilihan melainkan amanah yang harus dijaga dari intervensi. ***
0 Komentar