Saturuangnew.Com, Bandung – Polemik pembangunan dan perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geodipa Patuha di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung, kembali mencuat.
Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) menantang Gubernur Jawa Barat untuk turun langsung meninjau lokasi proyek yang disebut berada di kawasan hutan lindung kelolaan Perum Perhutani.
Ketua FK3I Pusat sekaligus Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, Dedi Kurniawan, menilai pembangunan perluasan Geodipa Patuha yang mencakup penambahan sumur baru perlu mendapat pengawasan lebih ketat, terutama menyangkut aspek lingkungan dan administrasi perizinan.
Menurut Dedi, kawasan yang digunakan untuk kegiatan tersebut merupakan kawasan hutan yang sebelumnya relatif belum tersentuh aktivitas manusia dan memiliki ekosistem yang dinilai penting untuk dipertahankan.
FK3I, kata dia, sebelumnya telah menyampaikan protes melalui aksi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait izin perluasan proyek tersebut.
“Kami mempertanyakan penggunaan AMDAL lama untuk perluasan kegiatan tersebut yang terindikasi dilakukan tanpa adendum AMDAL,” ujar Dedi.
Selain persoalan AMDAL, FK3I juga menyoroti kewajiban penggantian kawasan hutan. Dedi mengklaim kewajiban tersebut belum sepenuhnya diselesaikan oleh Geodipa Patuha, meski proses terkait telah dibahas dan disepakati bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Ia menilai persoalan tersebut perlu diperiksa secara terbuka oleh kementerian terkait, terutama untuk memastikan pembangunan energi panas bumi tetap berjalan dengan memenuhi ketentuan perlindungan lingkungan.
“Hal ini memperlihatkan bahwa energi baru terbarukan belum tentu ramah terhadap lingkungan, ekosistem dan sosial apabila pelaksanaannya mengabaikan aspek kelestarian kawasan,” kata Dedi.
FK3I juga meminta Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan melakukan investigasi terhadap dugaan persoalan administrasi maupun pengelolaan kawasan hutan dalam proyek tersebut.
Dedi bahkan secara terbuka meminta Gubernur Jawa Barat datang langsung ke lokasi pembangunan Geodipa Patuha untuk melihat kondisi kawasan dan persoalan yang dipersoalkan kelompoknya.
“Saya tantang Bapak Gubernur mendatangi lokasi. Jika dalam waktu 2 x 24 jam tidak merespons, kami akan melakukan aksi besar di area kawasan Geodipa di Ciwidey,” tegasnya.
Di sisi lain, tudingan mengenai penggunaan AMDAL lama, kewajiban penggantian kawasan hutan, serta aspek perizinan tersebut masih merupakan klaim dari FK3I dan memerlukan klarifikasi serta verifikasi dari Geodipa, pemerintah pusat, maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Polemik ini menempatkan pembangunan energi panas bumi pada persimpangan antara kebutuhan pengembangan energi terbarukan dan kewajiban menjaga fungsi ekologis kawasan hutan.
Karena itu, transparansi dokumen perizinan dan pemenuhan seluruh kewajiban lingkungan menjadi bagian penting yang perlu diperjelas kepada publik.

0 Komentar