Saturuangnews.com, Cimahi - Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya menjaga kesinambungan pembangunan melalui penyesuaian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Langkah tersebut dilakukan dengan menyesuaikan belanja daerah sebesar Rp104,27 miliar sehingga total belanja menjadi Rp1,504 triliun sebagai bagian dari strategi menjaga kesehatan fiskal daerah di tengah dinamika ekonomi dan perubahan kebijakan.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, saat Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan (KUPA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi, Rabu (5/8/2026).
Ngatiyana menegaskan bahwa penyesuaian APBD bukan berarti pemerintah mengurangi semangat pembangunan, melainkan bentuk adaptasi terhadap perkembangan kondisi ekonomi, kebijakan nasional, serta kebutuhan masyarakat yang terus berubah.
"Keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat," tegas Ngatiyana.
Dalam rancangan perubahan KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat menjadi Rp1,429 triliun atau bertambah Rp27,35 miliar. Sementara itu, pembiayaan netto ditetapkan sebesar Rp74,37 miliar untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Menurut Ngatiyana, penyesuaian tersebut merupakan langkah strategis agar pengelolaan keuangan daerah tetap sehat, responsif, dan selaras dengan perkembangan pendapatan maupun kebutuhan riil masyarakat.
Ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran justru menjadi momentum bagi pemerintah untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan inovatif. Salah satu implementasinya diwujudkan melalui Gerakan Sapu Jagad yang melibatkan seluruh perangkat daerah dalam penanganan kebersihan dan penataan lingkungan dengan mengoptimalkan peran ASN serta memperkuat budaya gotong royong bersama masyarakat.
"Ini menunjukkan bahwa kekuatan pemerintah tidak hanya terletak pada besarnya anggaran, tetapi pada komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.
Pemerintah Kota Cimahi juga memastikan seluruh program prioritas tetap berjalan sesuai rencana. Belanja Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat (PPM) tetap dipertahankan sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan berbasis partisipasi warga.
Selain itu, dukungan pembiayaan untuk pembangunan Underpass Gatot Subroto tetap menjadi prioritas karena dinilai memiliki dampak besar terhadap peningkatan konektivitas, pengurangan kemacetan, serta pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi.
Di akhir penyampaiannya, Ngatiyana menegaskan bahwa arah pembangunan Kota Cimahi tidak berubah. Prioritas pemerintah tetap difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, penguatan daya saing UMKM, pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan sosial, pelayanan kesehatan masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. **
0 Komentar